Skip to content

PPKN Kelas 9 Spesial PTS Semester Ganjil Materi 3. Perwujudan Nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan

C. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan

1. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Politik dan Hukum

Perkembangan bidang politik, meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara, dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah DPD, MK, dan KY. Lembaga baru ini, haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin, sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain, seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun, pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pembangunan dalam bidang hukum, diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Ekonomi

Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 Pasal 33, yang menyatakan beberapa hal berikut.

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.

c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

d. Perekonomian nasional, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini, sudah dikenal adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut, dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

1. Pengembangan lembaga negara, dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ...

a. DPA, MK, dan KY

b. DPD, MK, dan KY

c. BPK, DPD, dan KY

d. DPA, DPD, dan BPK

2. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, hak asasi manusia yang ...

a. mendahulukan hak daripada kewajiban

b. mendahulukan kewajiban dari pada hak

c. mendahulukan yang lebih penting dar keduanya

d. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

3. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari ...

a. tradisi nilai-nilai budaya bangsa

b. kebudayaan bangsa Indonesia sendiri

c. tradisi dan budaya nusantara

d. perkembangan budaya internasional

4. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang mengutamakan ...

a. kebersamaan dan keselarasan

b. suara terbanyak

c. musyawarah mufakat dan kekeluargaan

d. permufakatan dan kebersamaan

5. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang tidak berdasarkan ...

a. dominasi mayoritas maupun tirani minoritas

b. dominasi minoritas maupun tirani mayoritas

c. individualisme maupun pluralisme

d. kapitalisme maupun liberalisme

6. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan ...

a. yang saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

b. demokrasi liberal, sosialis maupun kapitalisme

c. demokrasi diantara leberalisme maupaun sosialismne

d. sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan.

7. Pembangunan dalam bidang hukum, diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai ...

a. Pedoman tingkah laku

b. Pandangan hidup Bangsa

c. sumber dari segala sumber hukum

d. way of life dalam kehidupan berbangsa

8. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 ...

a. Pasal 36

b. Pasal 35

c. Pasal 34

d. Pasal 33

9. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Bunyi UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 ...

a. Pasal 33 ayat 1

b. Pasal 34 ayat 1

c. Pasal 33 ayat 2

d. Pasal 34 ayat 2

10. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bunyi UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 ...

a. Pasal 33 ayat 1

b. Pasal 34 ayat 1

c. Pasal 33 ayat 2

d. Pasal 34 ayat 2

Kunci Jawaban

1. B

2. D

3. A

4. C

5. A

6. D

7. C

8. D

9. C

10. A